Mendorong Berdirinya Lembaga Pengelolaan Laut Dan Pesisir Tingkat Desa

ditulis pada 20 October 2011, 13:27:20

Saya masih duduk di bangku kelas 3 SMA ketika konflik kepemilikan tanah antara penduduk desa Sumber Kelampok, Gerokgak, Buleleng, Bali Barat dengan pemerintah daerah meletus tahun 1991. Perjuangan masyarakat dalam upaya konservasi di hutan Taman Nasional Bali Barat (TNBB), membuat saya berdiri di barisan paling depan untuk membantu memperjuangkan hak-hak mereka.

Awalnya sekitar 447 Kepala Keluarga (KK) desa Sumber Kelampok yang berada di enklave TNBB berdalih keberadaannya di lahan 600 hektar itu sah lantaran sudah digarapnya sejak tahun 1922. Konflik terbuka ini sendiri muncul ketika adanya sekelompok investor yang tertarik untuk membuat lapangan golf dan resort di lokasi tersebut. Ada juga kabar akan didirikannya bandara internasional. Dengan dalih itu lah seluruh warga yang menempati areal itu dipersilahkan untuk bertransmigrasi.

Tahun 1993, Saya bersama para penduduk desa Sumber Kelampok, di Taman Nasional Bali Barat, membentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama), yang menggabungkan tokoh organisasi tradisional Hindu maupun Islam, untuk membentuk sistem baru yang melibatkan nilai-nilai adat dalam berbagai program peningkatan pendapatan, pertanian, dan konservasi hutan. Wadah ini juga sekaligus untuk pembentukan sistem penyediaan air bersih, dan pendirian kelompok kerajinan tradisional.

Tetapi konflik ini terus berlanjut. Beberapa warga mulai berontak. Keadaan semakin parah ketika memasuki tahun 1998. Angin reformasi yang kebablasan membuat penduduk Sumber Kelampok dan lima desa dalam wilayah Taman Nasional mulai menyerobot lahan, menebangi hutan, dan menjadikannya sebagai lahan pertanian. Seiring dengan itu, para nelayan pun makin berani melemparkan bom untuk menangkap ikan di laut.

Akibatnya, enam desa yang berada di kawasan TNBB terlihat lebih gersang di tengah hijaunya taman nasional yang luasnya mencapai 15 ribu hektar itu. Lebih bergeser ke arah laut, pemandangan kering semakin mencolok. Terlebih bila jejeran terumbu karang di dasar laut dangkal diamati maka akan terlihat puing-puing kehancurannya. Hutan pun berubah menjadi lahan pertanian dan perumahan. Aksi ini memang tak merembet ke jantung wilayah Taman Nasional. Tapi kesannya bahwa manusia dengan alam tak bisa didamaikan jadi tak terhindarkan.

Keadaan inilah yang membuat saya berpikir dan segera bertindak. Pola pengembangan yang mendamaikan kebutuhan manusia dengan konservasi selalu hinggap dalam benak saya. Pertanyaan itulah yang akhirnya saya bawa ke meja pemerintah daerah. Saya sempat bebarapa kali melakukan dialog dan mendampingi masyarakat untuk mendapatkan haknya. Tak hanya itu, kasus ini juga telah sampai ke tangan pemerintah pusat, melalui Departemen Dalam Negeri.

Sayang, rentetan usaha itu belum juga ada hasil yang memihak kepada rakyat. Situasi ini membawa saya untuk lebih kreatif dalam membuat media perjuangan. Salah satu contohnya yakni Saya sempat membuat film sederhana yang isinya bagaimana menggugah pemerintah supaya bersedia memikirkan dan memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Berbagai cara itu dilakukan setelah melakukan negosisasi yang panjang dan alot hingga menggelar doa bersama.

Pada 2001, pemerintah daerah memunculkan satu konsep pembagian tanah, dari perumahan hingga pengelolaan tanah. Konsep pun disepakati. Masyarakat pun memenangkan kasusnya. Tak ada lagi niat pemerintah—waktu itu Gubernur Bali, Bagus Oka—untuk menghutankan kembali Desa Sumber Kelampok. Berhenti pula spekulasi bahwa kawasan pantai utara Pulau Dewata itu bakal dihutankan kembali atau dibangun hotel. Masyarakat sudah mendapatkan kepastian untuk menempati lahan yang sebelumnya mereka garap untuk pertanian.

Menurut data, penguasaan tanah milik warga ini terbukti sejak 1993 dan sampai sekarang. Jika dikaitkan dengan undang-undang yang ada, PP 11 tahun 2010 tentang tanah terlantar serta dikaitkan dengan PP 24 1997, tentang pendaftaran kepemilikan tanah, jelaslah masyarakat berhak memiliki tanah tersebut.

Namun, perjuangan saya tak hanya selesai sampai di situ. Pada Desember 2003, saya mendirikan organisasi yang diberi nama Lembaga Peduli Alam & Lingkungan (Pilang) di desa Sumber Kelampok. Bersama mereka, dari 2005 sampai sekarang saya bergerak di daerah pesisir, yaitu mengarahkan masyarakat pesisir untuk tidak lagi merusak ekosistem yang ada di dalam laut dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana.

Dahulu masyarakat bisa mengakses sumber daya alam dengan mudah. Awalnya masyarakat menangkap ikan dengan menggunakan jaring. Tetapi ketika potasium atau sianida bisa didapat dengan mudah dan murah, bahkan tersedia di kios-kios kampung nelayan, masyarakat menyadari bahwa pekerjaan mereka menjadi jauh lebih mudah. Namun, tanpa mereka sadari, cara-cara yang memudahkan mereka ternyata terlalu agresif dan tak hanya menghancurkan terumbu karang, namun juga memusnahkan bibit-bibit ikan.

Syukurlah kehadiran lembaga-lembaga lingkungan, seperti MAC, Reef Check, dan LEAD Indonesia, yang terjun ke Buleleng dan bekerja sama dengan Pilang lebih membantu dalam menyadarkan masyarakat agar bersedia menggunakan jaring kembali serta menerapkan penangkapan ikan ramah lingkungan.

Karena perubahan alat tangkap saja dirasa tidak cukup, masyarakat nelayan juga membutuhkan perangkat aturan yang mengakomodasi semua kepentingan dalam mengakses laut dan pesisir. Dengan dukungan LEAD Indonesia, Pilang mendorong terbentuknya lembaga pengelolaan laut dan pesisir di tingkat desa. Untuk mengurusi hal ini, dalam beberapa bulan saya mondar-mandir mendampingi masyarakat nelayan Gerokgak di beberapa desa, juga menempuh perjalanan tiga jam pulang-pergi dengan sepeda motor menuju Singaraja untuk berkonsultasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan.

Tapi itu tidak pernah membuat saya merasa letih untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tertindas. Hasilnya adalah Desa Penyabangan telah memiliki Lembaga Pengelolaan Laut dan Pesisir yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa yang sah, sementara desa lainnya sedang dalam proses finalisasi. Selain Penyabangan, ada beberapa daerah lain yang juga saya tangani seperti Penjarangan, hingga Bangsring (Banyuwangi).

Kegiatan pendampingan masyarakat ini mau tak mau mendorong saya untuk menyemangati masyarakat untuk mendirikan koperasi, agar masyarakat nelayan dan petani yang punya komitmen pada lingkungan lebih mudah mendapatkan akses dana dan terhindar dari jeratan lintah darat. Memang masih baru dan belum optimal, namun Koperasi Serba Usaha Warna Agung sudah berdiri di desa Sumber Kelampok dan warga sangat terbantu dengan itu.

Komitmen untuk mendampingi masyarakat dalam mendapatkan hak-haknya ini memperkuat tekad saya untuk mempelajari ilmu hukum. Pada 2004 saya memutuskan masuk perguruan tinggi, dan mengambil jurusan Hukum. Hal ini saya tempuh agar advokasi yang saya lakukan benar-benar terpahami.

Harapan saya, masyarakat bisa melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkeadilan dan bijaksana sehingga berkelanjutan. Sekarang ini saya tengah menyelenggarakan pendidikan lingkungan untuk anak-anak; seperti menyangkut konservasi berbasis ekonomi dan pendidikan lingkungan. Sejak 2001, program ini sudah berjalan. Khusus pendidikan lingkungan, orientasinya lebih kepada pelestarian Jalak Bali. Saat ini, sudah ada 18 sekolah yang kami bimbing untuk mencanangkan materi pendidikan mengenai Jalak Bali.

Menurut saya, untuk terjun di dunia sosial seperti ini memang butuh mengorbankan hidup, dalam artian kita harus mau hidup untuk alam. Saya memiliki kenyakinan, untuk menjalankan ini semua kuncinya adalah kemauan, kepedulian, konsistensi dan komitmen.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Penulis: Sobat Bumi

Sumber tulisan: Penuturan sendiri Ni Made Indrawati. Ia dikenal sebagai Pejuang masyarakat kecil yang berdomisili dalam lingkungan Taman Nasional Bali Barat

Sumber foto: melancongkebali.blogspot.com

Diskusi [0]

Diskusikan konten ini bersama para sobat bumi. Komentar, pertanyaan, masukan, maupun sanggahan dapat ditulis di form Diskusi berikut. close

Tulis Diskusi

Untuk berdiskusi, silahkan login terlebih dahulu